Aturan DHE dan Ekspor Berpotensi Menekan Likuiditas Emiten
Perubahan kebijakan pemerintah di sektor pertambangan, ekspor, dan devisa hasil ekspor (DHE) berpotensi menekan kondisi keuangan perusahaan sumber daya alam di...
- Kategori
- Nasional
- Tanggal terbit
- 21 November 2026
- Penulis
- Chairul Anam
JAKARTA - Perubahan kebijakan pemerintah di sektor pertambangan, ekspor, dan devisa hasil ekspor (DHE) berpotensi menekan kondisi keuangan perusahaan sumber daya alam di Indonesia. Risiko tidak hanya berasal dari tambahan pungutan, tetapi juga keterlambatan penerimaan kas, meningkatnya kebutuhan modal kerja, dan terbatasnya fleksibilitas pendanaan.
Fitch Ratings dalam laporan 19 November 2026 menilai dampak perubahan regulasi akan berbeda pada setiap perusahaan. Emiten dengan biaya produksi tinggi, likuiditas terbatas, kebutuhan belanja modal besar, dan ketergantungan pada satu komoditas dinilai paling rentan.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah rencana pemerintah mengambil sedikitnya 70% manfaat ekonomi dari izin pertambangan untuk negara. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana tersebut pada 14 November 2026, termasuk kemungkinan kepemilikan saham yang dikendalikan negara di perusahaan tambang.
Namun, Fitch menilai mekanisme penerapannya belum jelas. Dampaknya akan bergantung pada apakah target tersebut mencakup pajak dan royalti yang sudah berlaku atau menghadirkan pungutan tambahan yang langsung mengurangi arus kas perusahaan.
Verifikasi ekspor dan kewajiban DHE
Risiko berikutnya berasal dari penerapan verifikasi harga dan dokumen ekspor oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Januari 2027.
Eksportir tetap mengendalikan komoditas dan kontrak komersial, tetapi harus menanggung biaya verifikasi. Menurut Fitch, tantangan utamanya justru potensi keterlambatan pengiriman dan penyelesaian ekspor yang dapat memperpanjang waktu penerimaan pembayaran.
Biaya final verifikasi ekspor minyak sawit dijadwalkan ditetapkan pada Desember 2026. Sementara pungutan untuk batu bara dan ferroalloy belum diputuskan.
Pada industri sawit, tambahan biaya verifikasi diperkirakan relatif dapat diserap produsen. Sebab, beban pungutan ekspor yang sudah berjalan cukup besar. Pada November 2026, harga referensi crude palm oil (CPO) mencapai US$978,90 per ton, sedangkan bea keluar dan pungutan ekspor mencapai US$246,36 per ton atau sekitar 25,2% dari harga referensi.
Selain itu, kewajiban penempatan 100% DHE nonmigas di dalam negeri selama 12 bulan dinilai dapat membatasi fleksibilitas keuangan eksportir. Meski dana dapat digunakan untuk kewajiban domestik dan pembayaran utang, perusahaan dengan likuiditas lemah dan kebutuhan investasi besar berpotensi kesulitan memenuhi kebutuhan operasional maupun belanja modal.
Emiten batu bara dan kontraktor menghadapi risiko berbeda
Di sektor batu bara, pemerintah mempertimbangkan bea keluar sebesar 1%-5%, meskipun tarif final belum ditetapkan.
Fitch menilai PT Golden Energy Mines Tbk (BB-/Stable) memiliki ketahanan lebih baik berkat posisi kas bersih, biaya produksi rendah, dan belanja modal terbatas.
Sebaliknya, PT Indika Energy Tbk (B+/Stable) memiliki ruang ketahanan lebih sempit karena arus kas bisnis batu bara turut membiayai ekspansi pertambangan emas. Meski demikian, likuiditas jangka pendeknya masih dinilai memadai.
Risiko juga mengancam kontraktor tambang yang bergantung pada sedikit pelanggan. Fitch mencontohkan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), yang peringkatnya diturunkan menjadi CCC-(idn) dari A(idn) pada 11 November 2026.
Penurunan tersebut mencerminkan lemahnya likuiditas, keterbatasan pendanaan, dan risiko pembiayaan kembali utang. Tertundanya persetujuan kementerian serta kondisi kahar (force majeure) salah satu pelanggan utama turut menurunkan utilisasi peralatan BUMA.
Integrasi bisnis menjadi penyangga
Menghadapi perubahan regulasi, Fitch menilai perusahaan dengan bisnis terintegrasi, diversifikasi geografis, biaya produksi efisien, dan likuiditas kuat memiliki daya tahan lebih baik.
Di industri sawit, integrasi hulu-hilir dan diversifikasi pasar membantu mengurangi risiko gangguan ekspor. Sementara di sektor nikel dan ferroalloy, integrasi tambang dengan fasilitas peleburan serta diversifikasi produk menjadi faktor penting.
Adapun kontraktor tambang membutuhkan kontrak jangka panjang, penyebaran lokasi operasi, dan fasilitas likuiditas untuk menghadapi gangguan aktivitas pelanggan.
Fitch menyimpulkan, emiten dengan neraca keuangan sehat dan struktur biaya efisien lebih siap menghadapi perubahan kebijakan. Sebaliknya, perusahaan dengan margin tipis, ketergantungan tinggi pada satu komoditas atau pelanggan, serta kebutuhan pendanaan besar berpotensi mengalami tekanan lebih berat terhadap arus kas dan kemampuan memenuhi kewajiban keuangan. (*)