Aturan Ekspor SDA Direvisi, DSI Hanya Perantara
Pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis.
- Kategori
- Nasional
- Tanggal terbit
- 15 November 2026
- Penulis
- Chairul Anam
JAKARTA – Pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis. Revisi tersebut bertujuan memperjelas posisi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) agar hanya bertindak sebagai perantara tunggal ekspor, bukan lagi sebagai eksportir tunggal yang memiliki barang.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan revisi dilakukan untuk mengatur lebih terperinci kedudukan dan fungsi DSI, baik ketika bertindak sebagai pemilik barang maupun sebagai perantara dalam kegiatan ekspor.
Berdasarkan dokumen revisi yang dipaparkan pemerintah, ketentuan baru akan disisipkan setelah Pasal 3 melalui Pasal 3A, 3B, dan 3C.
Pasal 3A mengatur bahwa DSI dapat bertindak sebagai pemilik barang dengan membeli atau mengambil alih kepemilikan komoditas SDA strategis yang akan diekspor.
Sementara Pasal 3B mengatur fungsi DSI sebagai perantara tunggal. Dalam skema ini, DSI bertugas mengelola kegiatan ekspor, memverifikasi dokumen, menganalisis dan memantau transaksi, serta menetapkan standar layanan. Namun, DSI tidak memiliki kontrak penjualan maupun kepemilikan atas barang yang diekspor.
Adapun Pasal 3C menegaskan eksportir tetap bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen serta seluruh kewajiban pembayaran, termasuk biaya dan imbal jasa kepada DSI. Pembayaran tersebut harus diselesaikan sebelum Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui DSI.
"Nah di dalam PP ini memang BUMN Ekspor ini ya di dalam normanya adalah sebagai BUMN Ekspor atau sebagai pemilik yang melakukan ekspor, namun tadi disampaikan Pak Menko bahwa per 1 Januari PT DSI ini sebagai perantara tunggal," kata Budi dalam sosialisasi Ekspor SDA Strategis di Kemenko Perekonomian, Jumat (6/11/2026).
Ia memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu aktivitas perdagangan eksportir dengan pembeli di luar negeri.
"Artinya, Bapak-Ibu selaku eksportir tetap melakukan aktivitas seperti sekarang. Jadi, Bapak-Ibu ketika melakukan negosiasi transaksi dengan buyer antara ekspor dan buyer tetap sama tidak berubah ya. Jadi prosedur ekspor juga tidak berubah," ungkapnya.
Mekanisme Ekspor Tiga Komoditas Disesuaikan
Selain merevisi PP 24/2026, pemerintah menyesuaikan tiga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) untuk mengatur mekanisme ekspor batu bara, kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), dan ferro alloy mulai 1 Januari 2027.
Melalui Permendag Nomor 15/2026 tentang ekspor batu bara, eksportir masih dapat melakukan ekspor secara mandiri hingga 31 Desember 2026. Selanjutnya, eksportir wajib memiliki Eksportir Terdaftar (ET) dan Laporan Surveyor (LS) atas nama eksportir sebelum mengajukan PEB melalui portal DSI.
Untuk kelapa sawit, Permendag Nomor 16/2026 mengatur penyesuaian mekanisme hak ekspor yang bersumber dari kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita. Mulai 1 Januari 2027, eksportir wajib memiliki PEB berbasis Hak Ekspor DMO Minyakita dan mengajukannya melalui portal DSI setelah memenuhi persyaratan perizinan.
Sementara Permendag Nomor 17/2026 mengatur seluruh pengajuan PEB untuk 15 pos tarif ferro alloy wajib melalui Portal DSI. Ketentuan ini berlaku bagi 12 pos tarif yang mensyaratkan LS maupun tiga pos tarif yang tidak mewajibkannya.
DSI Fokus Verifikasi dan Pencegahan Underinvoicing
Sebelumnya, Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony menegaskan perusahaan hanya akan berperan sebagai perantara dalam sistem ekspor satu pintu. Dengan demikian, DSI tidak akan terlibat dalam aspek komersial antara penambang dan pembeli.
Menurut Mahony, tujuan utama sistem tersebut adalah memverifikasi setiap ekspor komoditas strategis, termasuk memastikan kontrak ekspor dilakukan sesuai ketentuan dan memiliki nilai yang wajar berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk harga komoditas global.
"Jadi, ada dua tujuan bisnis yang berbeda. Tujuan utamanya adalah [sesuai peraturan], yaitu verifikasi perantara. Jadi, itulah tujuan utamanya. Prioritas sebelum ekspor adalah memastikan nilai yang wajar telah ditentukan dan nilai wajar tersebut dapat terealisasi," kata Mahony di sela Minerba Convex 2026, Selasa (4/11/2026).
Ia juga menegaskan DSI akan memastikan penerimaan hasil ekspor kembali ke dalam negeri melalui mekanisme repatriasi dengan nilai yang wajar.
"Jadi, sekali lagi, kami membutuhkan data dan perlu memastikan adanya penyesuaian komersial yang tepat, tanpa praktik sistematis berupa pelaporan nilai faktur yang lebih rendah atau underinvoicing atau kebocoran nilai," tegasnya.
Terkait biaya layanan, Mahony memastikan eksportir akan dikenakan biaya dalam sistem pemantauan ekspor satu pintu tersebut. Namun, besaran tarifnya belum diumumkan.
"Biaya tersebut akan diberlakukan ketika sistem sudah berjalan, yaitu pada 1 Januari. [Nilainya] akan diumumkan sesegera mungkin," ungkapnya.
Sebagai konteks, PP Nomor 24 Tahun 2026 sebelumnya mengatur bahwa komoditas SDA strategis hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor, baik sebagai pemilik maupun perantara tunggal.
Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan, "Komoditas SDA strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal."
Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (2) menyatakan, "Dalam pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis oleh BUMN ekspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harga jual komoditas SDA strategis ditentukan oleh BUMN ekspor."
Adapun Pasal 3 Ayat (4) mengatur bahwa BUMN Ekspor dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai peraturan perundang-undangan.
Melalui revisi tersebut, pemerintah berupaya memperjelas pemisahan fungsi antara kepemilikan barang, aktivitas komersial eksportir, dan pengawasan ekspor komoditas strategis.(*)