EUDR dan Berakhirnya GSP Jadi Tantangan Ekspor Indonesia
Ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa (UE) menghadapi dua tantangan besar menjelang 2027. Selain penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR), eksport...
- Kategori
- Internasional
- Tanggal terbit
- 18 November 2026
- Penulis
- Chairul Anam
JAKARTA – Ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa (UE) menghadapi dua tantangan besar menjelang 2027. Selain penerapan aturan bebas deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR), eksportir juga dibayangi berakhirnya fasilitas tarif preferensial Generalised Scheme of Preferences (GSP).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan, kedua kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi ekspor Indonesia dengan nilai gabungan sekitar US$12,6 miliar atau setara Rp230 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar US$7 miliar berpotensi terdampak penerapan EUDR. Sementara US$5,6 miliar lainnya merupakan nilai ekspor yang selama ini menikmati fasilitas tarif preferensial GSP.
Dradjad mengingatkan eksportir agar segera mempersiapkan diri karena kedua kebijakan tersebut memiliki konsekuensi berbeda terhadap akses dan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa.
EUDR Mengancam Ekspor Sawit hingga Karet
EUDR dijadwalkan mulai diberlakukan pada akhir Desember 2026. Regulasi Uni Eropa ini mewajibkan sejumlah komoditas yang masuk ke pasar kawasan tersebut memenuhi persyaratan bebas deforestasi serta dilengkapi data geolokasi atau informasi lokasi lahan asal produk.
Komoditas yang masuk cakupan aturan tersebut meliputi kelapa sawit, kopi, kakao, kayu dan produk turunannya, karet, kedelai, serta produk peternakan.
Bagi Indonesia, sektor sawit, kopi, kakao, kayu, dan karet menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus.
Dradjad menyebut perusahaan logistik global Maersk telah menyampaikan informasi pemberlakuan EUDR kepada para kliennya.
"Jadi saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pemerintah telah menyiapkan dukungan melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) yang memiliki sistem untuk membantu penyediaan data geolokasi. Namun, eksportir dan pelaku industri harus segera menindaklanjuti persiapan tersebut.
GSP Berakhir, Tarif Ekspor Bisa Kembali Normal
Tantangan berikutnya adalah berakhirnya fasilitas GSP pada awal 2027. Sekitar 44% ekspor Indonesia ke Uni Eropa selama ini menikmati fasilitas tarif preferensial tersebut.
Apabila perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) belum selesai diratifikasi ketika GSP berakhir, produk Indonesia berpotensi kembali dikenakan tarif normal atau Most Favoured Nation (MFN).
Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya masuk produk atau landed cost di pasar Eropa.
Eksportir harus memilih menanggung kenaikan biaya, mengurangi margin keuntungan, atau meneruskannya kepada pembeli melalui kenaikan harga jual. Importir Eropa juga berpotensi mencari pemasok alternatif dari negara lain.
"Jadi kita akan kehilangan pasar kalau kita tidak siap," kata Dradjad.
IEU CEPA Jadi Kunci Menjaga Daya Saing
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah mempercepat penyelesaian IEU CEPA melalui komunikasi dan lobi dengan pihak Uni Eropa.
Perjanjian dagang ini diharapkan dapat menjaga daya saing produk Indonesia sekaligus mencegah hilangnya keuntungan tarif yang selama ini diperoleh melalui GSP.
Meski demikian, Dradjad menegaskan IEU CEPA dan EUDR merupakan dua kebijakan berbeda. Artinya, berlakunya perjanjian dagang tidak otomatis membebaskan eksportir dari kewajiban memenuhi standar bebas deforestasi.
Dengan demikian, eksportir Indonesia menghadapi dua pekerjaan sekaligus: memastikan kepatuhan terhadap EUDR dan mengantisipasi perubahan tarif setelah GSP berakhir.
Kesiapan pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi kedua kebijakan tersebut akan menentukan keberlanjutan akses produk Indonesia ke pasar Eropa pada 2027. (*)