Pangkas Hambatan Karantina, Ekspor Produk UMKM Makin Mudah Menembus Dunia
Kerja sama Kementerian UMKM dan Barantin membuka peluang ekspor UMKM melalui peningkatan kualitas produk dan pemenuhan standar karantina.
- Kategori
- UMKM
- Tanggal terbit
- 13 November 2026
- Penulis
- Admin Dumeg
Palu - Nota kesepahaman antara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) membuka peluang ekspor UMKM Indonesia tembus pasar global.
Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, dan Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM.
Penandatanganan tersebut berlangsung bersamaan pada kegiatan Gerakan 1.000 Pelaku Usaha Ekspor dan Pengusaha UMKM Menuju Pasar Global di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Senin, 28 September 2026 lalu.
"Hari ini, Kementerian UMKM bersama Kementerian Hukum serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bekerja sama dengan Badan Karantina Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan UMKM Tanah Air," ujar Menteri Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM.
Maman menjelaskan produk UMKM Indonesia memiliki potensi besar di pasar luar negeri. Potensi tersebut terlihat dari salah satu petani asal Sulteng yang didukung perusahaan dalam mengekspor 918 ton durian. Selain itu, kerja sama perusahaan dan petani lokal juga berhasil meraih keuntungan hingga Rp227 miliar dari ekspor durian.
Kementerian UMKM juga memfasilitasi 75 pemilik usaha di pameran China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF) 2026 di Guangzhou, China.
Sejumlah komoditas, seperti kopi, cocopeat, teripang, kerupuk dan rendang melakukan kontrak dagang senilai Rp54,6 miliar, membukukan transaksi business to consumer (B2C) sebesar Rp325,5 juta, serta mencatat potensi transaksi business to business (B2B) mencapai Rp76,9 miliar.
Capaian ini dianggap Maman sebagai pertanda minat pasar dunia terhadap produk Indonesia. Peluang ini perlu diikuti dengan perluasan akses pasar, kesiapan produk dan pendampingan agar UMKM mampu memenuhi standar ekspor negara tujuan.
"UMKM kita harus memiliki produk berkualitas dan memenuhi standar, serta mencukupi persyaratan karantina negara tujuan ekspor agar siap masuk pasar global dan menjangkau pembeli dari luar negeri," jelasnya.
Pemerintah juga berupaya memperluas peluang pasar ekspor melalui penyelaraskan kebijakan pemberdayaan UMKM dengan difasilitasi pemenuhan syarat karantina.
Kolaborasi ini mencakup peningkatan sumber daya manusia (SDM), optimalisasi sarana dan prasarana, juga pertukaran data dan informasi guna kesiapan daya saing produk serta kesiapan UMKM memasuki pasar dunia.
Oleh karena itu, kolaborasi ini dilakukan para pihak yang memiliki kewenangan terkait kegiatan ekspor. Barantin yang menyediakan informasi mengenai ketentuan karantina negara tujuan, dan pembekalan secara teknis bagi pelaku usaha. Sementara itu kementerian UMKM menjadi pihak yang memfasilitasi UMKM agar mampu memenuhi setiap persyaratan yang ada.
Menurut Maman, perluasan pasar ini memerlukan dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi kebutuhan UMKM lokal. Salah satu caranya dengan sosialisasi berbagai program pemberdayaan UMKM yang diadakan pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemilik usaha di daerah.
"Sinergi, kebersamaan, dan kekompakan kita pada akhirnya bisa memberikan pelayanan maksimal buat masyarakat Indonesia, terutama UMKM," tegas Menteri Maman. (*)