Pemprov Sulsel Gandeng Bea Cukai Genjot Ekspor Lewat Klaster Komoditas
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyiapkan strategi peningkatan ekspor melalui pengembangan klaster komoditas unggulan di kabupaten dan ko...
- Kategori
- Bisa Ekspor
- Tanggal terbit
- 16 November 2026
- Penulis
- Chairul Anam
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyiapkan strategi peningkatan ekspor melalui pengembangan klaster komoditas unggulan di kabupaten dan kota. Langkah ini diarahkan untuk memperluas pasar internasional, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memberikan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk mempercepat agenda tersebut, Pemprov Sulsel menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel). Kolaborasi difokuskan pada pendampingan ekspor, edukasi kepabeanan, dan penguatan kapasitas pelaku usaha.
Komitmen itu dibahas dalam pertemuan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi dengan Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel Martha Octavia beserta jajaran di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (12/11/2026).
Fatmawati menilai Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas unggulan berorientasi ekspor. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung kemampuan pelaku usaha, akses pasar, dan sistem pengelolaan komoditas yang terintegrasi.
Salah satu tantangan yang perlu diatasi adalah persepsi sebagian pelaku UMKM bahwa ekspor merupakan proses rumit, mahal, dan sulit dijangkau.
“Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan,” ujar Fatmawati.
Rumput Laut hingga Kopi Dibidik Jadi Komoditas Ekspor
Pemprov Sulsel mendorong pemetaan komoditas unggulan berdasarkan potensi masing-masing kabupaten dan kota. Sejumlah produk yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan antara lain rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa.
Pengembangan komoditas tersebut akan dilakukan melalui sistem klaster dengan melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), serta mitra usaha. Mereka diharapkan menjadi pengumpul sekaligus penghubung hasil produksi petani dan UMKM dengan pasar yang lebih luas.
Melalui pola tersebut, produk lokal diharapkan tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah sebelum menembus pasar nasional maupun internasional.
“Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah,” jelasnya.
Fatmawati menegaskan, penguatan rantai pasok komoditas harus menjadi perhatian agar potensi ekonomi daerah tidak lebih banyak dinikmati wilayah lain akibat lemahnya sistem pengumpulan, pengolahan, dan distribusi.
Bea Cukai Siapkan Klinik Ekspor untuk UMKM
Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel Martha Octavia menyatakan kesiapan Bea Cukai mendukung pengembangan ekspor daerah melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, dan pendampingan bagi UMKM di kabupaten dan kota.
Menurut Martha, produk yang ingin menembus pasar internasional setidaknya harus memenuhi tiga aspek utama, yakni kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Ketiga aspek tersebut menentukan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi permintaan pembeli secara konsisten.
Bea Cukai juga membuka peluang fasilitasi kepabeanan bagi kegiatan usaha dan investasi strategis, termasuk kemudahan impor mesin serta peralatan produksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pelaku usaha berpeluang memperoleh fasilitasi pertemuan dengan calon pembeli dari luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia. Dukungan ini diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas akses pasar.
Infrastruktur Logistik Jadi Kunci Daya Saing Ekspor
Selain peningkatan kapasitas produksi, Pemprov Sulsel menilai penguatan infrastruktur logistik menjadi kebutuhan penting untuk mendukung kelancaran ekspor.
Fatmawati menyoroti persoalan pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor. Sejumlah produk yang dihasilkan di Sulawesi Selatan disebut tercatat sebagai ekspor daerah lain karena pengirimannya dilakukan melalui pelabuhan di Surabaya atau Jakarta.
Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar kontribusi Sulawesi Selatan terhadap ekspor nasional dapat tercatat lebih akurat.
Karena itu, pemerintah daerah juga mendorong ketersediaan kapal dengan rute langsung serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage). Infrastruktur tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas komoditas, memperlancar pengiriman, dan menekan biaya logistik.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulsel berencana menggelar rapat koordinasi teknis dengan pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta pemangku kepentingan terkait.
Pertemuan tersebut akan diarahkan untuk merumuskan langkah konkret pengembangan klaster komoditas unggulan, pendampingan UMKM, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan akses pasar ekspor.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan Bea Cukai, Sulawesi Selatan menargetkan komoditas unggulannya tidak hanya memiliki daya saing di pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar internasional dengan memberikan nilai tambah lebih besar bagi petani dan pelaku usaha lokal. (*)